Jakarta Utara, perisaihum.id
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara mengedukasi masyarakat mengenai penyelesaian catatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang yang tercantum pada sertipikat tanah.
Melalui informasi layanan yang disampaikan kepada masyarakat, Kantah Jakarta Utara mengingatkan bahwa catatan BPHTB terutang menunjukkan adanya kewajiban pajak yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan pemerintah daerah.
Masyarakat tidak perlu bingung apabila menemukan catatan tersebut pada sertipikat tanahnya. Catatan itu dapat diajukan untuk dihapus setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dan melampirkan bukti pelunasan BPHTB.
Untuk mengurusnya, pemilik tanah perlu menyiapkan dokumen persyaratan secara lengkap, termasuk bukti pelunasan BPHTB, kemudian mendatangi Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penghapusan catatan tersebut.
Langkah ini penting agar data pertanahan sesuai dengan kondisi administrasi terbaru dan masyarakat memiliki kepastian mengenai status pencatatan pada sertipikatnya.
Kantah Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk memastikan kewajiban BPHTB telah diselesaikan serta memeriksa kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan.
Dengan memahami prosedur yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat mengurus administrasi pertanahan secara lebih tertib, mudah, dan transparan sehingga memberikan rasa aman serta ketenangan dalam kepemilikan tanah.
Report, Jp
