Lahat, prisaihukum.id
Ketua PW GNPK‑RI Provinsi Sumatera Selatan, Aprizal Muslim, kembali menyuarakan pernyataan tegas dan mendesak DPRD Kabupaten Lahat untuk segera mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) guna menelusuri berbagai persoalan yang melanda PLTU Banjarsari.
Sejak lebih dari tiga bulan terakhir, pembangkit listrik tersebut tidak beroperasi secara penuh. Salah satu alasan utama adalah pasokan batu bara dari PTBA Tanjung Enim yang tidak terpenuhi secara stabil selama hampir satu tahun. Kondisi ini berujung pada pemadaman listrik yang sering terjadi secara tiba‑tiba di sejumlah wilayah Kabupaten Lahat.
Masyarakat adalah pelanggan PLN, perusahaan plat merah milik negara. Namun yang merugi justru rakyat kecil. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi dampak berantai yang mengganggu aktivitas sehari‑hari, ekonomi rumah tangga, hingga pelaku usaha,” ujar Aprizal Muslim.
Ia menyampaikan perumpamaan yang sering diucapkan warga Lahat: “Ibarat anak ayam mati di lumbung padi.” PLTU Banjarsari berada tepat di mulut wilayah tambang, di mana hampir 60 % sahamnya dimiliki oleh PTBA. Menurutnya, hal ini terlihat ironis — seolah‑olah kepentingan keuntungan perusahaan didahulukan, sementara kepentingan masyarakat banyak yang terabaikan.
Kita tidak ingin sekadar menuduh, tapi fakta di lapangan harus diperiksa secara terbuka dan profesional,” tegas Aprizal.
Oleh karena itu, ia mendesak dua langkah penting:
Pertama, DPRD Kabupaten Lahat menggandeng BPK RI untuk melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan dan pasokan batu bara oleh PTBA.
Kedua, hasil temuan yang mengandung dugaan penyimpangan harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK‑RI).
Semua harus menjadi terang benderang. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi pihak yang paling menderita. Kita harap semua pihak bertindak adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan warga Kabupaten Lahat,” tutup Aprizal Muslim
(Andi syafran)
