Jakarta, perisaihukum.id
Presiden Prabowo Subianto ternyata turut membahas persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya saat menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, isu penyadapan menjadi salah satu topik yang disinggung dalam pertemuan tersebut, meskipun pembahasannya tidak berlangsung secara mendalam.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (9/11/2026).
Pernyataan Dasco tersebut mengindikasikan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi bagian dari pembahasan bersama para mantan pimpinan tertinggi Polri. Namun, ia tidak merinci lebih jauh substansi pembicaraan maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.
Di luar isu penyadapan, pertemuan itu juga dimanfaatkan Prabowo untuk menyampaikan arah kebijakan dan visi pemerintah dalam mendorong kemajuan Indonesia.
Dasco menjelaskan, Presiden memaparkan sejumlah agenda strategis, mulai dari upaya menggerakkan roda perekonomian hingga pentingnya dukungan para mantan Kapolri terhadap program pemerintah.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin,” ujarnya.
Bahas Internal Polri dan Penegakan Hukum
Sebelumnya, melalui unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet pada (9/11/2026), disebutkan bahwa Prabowo bersama para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kondisi internal institusi Polri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, turut menyampaikan dukungan penuh organisasi purnawirawan Polri terhadap pemerintah.
Dukungan tersebut, menurut Teddy, mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat serta pengawalan penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum silaturahmi antara Presiden Prabowo dan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri dalam berbagai periode kepemimpinan.
Dalam dokumentasi yang dibagikan Sekretariat Kabinet, Prabowo terlihat menyambut para mantan Kapolri dengan berjabat tangan satu per satu. Presiden juga tampak berbincang ringan dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki ruang pertemuan.
Sepuluh mantan Kapolri yang menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang tersebut adalah:
1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi.
2. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo.
3. Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro.
4. Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
5. Jenderal Pol (Purn) Sutanto.
6. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
7. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.
8. Jenderal Pol (Purn) Sutarman.
9. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.
10. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pertemuan yang mempertemukan Presiden dengan sepuluh mantan Kapolri itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pertukaran pandangan mengenai masa depan institusi Polri, penegakan hukum, serta agenda strategis pemerintahan.
Sementara itu, terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, penanganan oleh aparat penegak hukum sebagaimana disampaikan Dasco menjadi bagian penting yang masih perlu dicermati perkembangannya.
Report, Jp
