Jakarta, perisaihukum.id
Darmawansyah, Ketua Federasi Serikat Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan All Industri DKI Jakarta (FSB PMPI), menyatakan keberatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,10 persen.
Menurut Darmawansyah, kenaikan tersebut perlu dikritisi dan dievaluasi secara serius. Pemerintah jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan tingginya biaya hidup serta kebutuhan nyata pekerja di Jakarta.
“Jangan sampai kenaikan upah hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan hidup buruh. Pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan pekerja, bukan sekadar menetapkan angka,” tegas Darmawansyah.
Ia juga menyoroti perbandingan dengan wilayah Bekasi. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan tahun 2027, kenaikan UMK Kota Bekasi mencapai sekitar 8,01 persen, sedangkan Kabupaten Bekasi sekitar 8,23 persen. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, UMP DKI Jakarta hanya naik 7,10 persen. Artinya, kenaikan Jakarta masih berada di bawah rekomendasi kenaikan Kabupaten Bekasi sebesar 1,13 poin persentase.
Sebagai perbandingan tahun 2026, kenaikan UMK Kota Bekasi tercatat 5,31 persen dan Kabupaten Bekasi 6,84 persen, sedangkan UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen.
Darmawansyah menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota dengan biaya hidup tinggi seharusnya memiliki kebijakan pengupahan yang benar-benar memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Kami meminta pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi buruh. Upah bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kehidupan, keluarga, dan masa depan pekerja. Jangan korbankan kesejahteraan buruh atas nama kompromi kepentingan!” pungkasnya.
FSB PMPI DKI Jakarta menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengupahan agar hak dan kesejahteraan kaum buruh tidak hanya menjadi janji pemerintah.
Report, Rinayanti




