JAKARTA – perisaihukum.id
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun tersebut menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Langkah DPR ini sekaligus menjawab tuntutan masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu mengejar dan mengambil kembali kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
Menanggapi pengesahan tersebut, Advokat Berkat Sama Hulu menilai lahirnya UU Perampasan Aset merupakan momentum penting bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, selama ini pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Filosofi pemberantasan korupsi harus memastikan bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperkaya diri,” demikian substansi pandangan hukum yang menjadi sorotan dalam pengesahan undang-undang tersebut.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Sorotan
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Berdasarkan ketentuan yang diberitakan ANTARA, mekanisme ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan ketentuan nilai aset sekurang-kurangnya Rp1 miliar pada saat diperoleh.
Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting agar aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak otomatis lolos dari proses hukum hanya karena pelakunya tidak dapat dihadirkan untuk menjalani persidangan pidana.
Namun, Advokat Berkat Sama Hulu mengingatkan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam koridor negara hukum.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang kesewenang-wenangan. Perampasan aset harus berdasarkan hukum, melalui proses peradilan, dengan pembuktian yang jelas dan memberikan perlindungan kepada pihak yang benar-benar beritikad baik,” menjadi prinsip penting dalam penerapan regulasi tersebut.
Advokat Berkat Sama Hulu: Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat Kekuasaan
Dari perspektif hukum tata negara, perampasan aset memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Di satu sisi, negara berkewajiban memberantas tindak pidana dan memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara.
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Karena itu, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari seberapa kuat mekanisme pengawasan dan perlindungan hukumnya.
Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Negara tidak boleh menjadikan pemberantasan korupsi sebagai alasan untuk mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak milik.
Tidak Masukkan Illicit Enrichment, Menjadi Catatan Kritis
Di balik pengesahan UU Perampasan Aset, terdapat persoalan yang juga menjadi perhatian publik, yakni tidak dimasukkannya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah dan tidak wajar.
Konsep ini penting dalam konteks pengawasan kekayaan pejabat publik, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian signifikan antara penghasilan yang sah dan kekayaan yang dimiliki.
Tidak dimasukkannya konsep tersebut menjadi salah satu catatan kritis terhadap hasil pembahasan undang-undang.
Padahal, dalam praktik pemberantasan korupsi, penelusuran kekayaan yang tidak wajar dapat menjadi bagian penting untuk mengungkap dugaan kejahatan keuangan.
Meski demikian, kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Tetap diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum.
Implementasi UU Akan Menjadi Ujian Sesungguhnya
UU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan aset oleh badan yang dibentuk Presiden serta pengawasan untuk memastikan pengelolaan berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut perspektif analisis hukum, pembentukan lembaga pengelola dan pengawas menjadi faktor penting agar aset yang telah diamankan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Masyarakat perlu mengawasi bagaimana aset hasil tindak pidana dikelola, dinilai, dilelang, dan dikembalikan kepada negara maupun pihak yang berhak.
Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 74 sebagaimana diberitakan ANTARA, undang-undang ini memiliki ketentuan pemberlakuan yang perlu diperhatikan, termasuk masa berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, pengesahan di DPR belum otomatis berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap pelaksanaannya.
Publik menunggu apakah undang-undang ini benar-benar mampu membongkar jaringan penyembunyian kekayaan hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Advokat Berkat Sama Hulu menempatkan pengesahan undang-undang ini sebagai momentum untuk memperkuat penegakan hukum yang berintegritas, profesional, dan tidak diskriminatif.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan. Negara harus mampu memastikan hasil kejahatan tidak menjadi warisan kekayaan bagi pelakunya.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan UU Perampasan Aset. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah negara berani menerapkannya secara konsisten, termasuk ketika aset yang ditelusuri berkaitan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan pengaruh politik.
Hukum harus berani mengejar uang hasil kejahatan, tetapi juga harus menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan haknya akibat tindakan sewenang-wenang.
Advokat Berkat Sama Hulu menegaskan pentingnya menjadikan UU Perampasan Aset sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar produk legislasi yang megah di atas kertas.
Report Rinayanti





