Troy “Pemerintah harus mengaudit Perusahaan perusahaan Sawit dan kalau ditemukan pelanggaran langsung cabut Ijinnya”
Jakarta, perisaihukum.id Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) yang akan berlaku mulai 28 April 2022.
Pengumuman larangan ekspor CPO tersebut lantas menyita perhatian dunia. Menyikapi keputusan Presiden Jokowi tersebut Ketua Dewan Pembina Cendekia Muda Muslim Indonesia ( CMMI ) Troy Evelon Pomalingo mendukung sebab keputusan tersebut membuktikan bahwa negara tidak bisa dikalahkan oleh Kartel yang selama ini menguasai Usaha CPO dari Hulu sampai Kehilir sehingga mereka semena mena menahan Produksi Minyak goreng untuk kebutuhan Lokal dan terjadi kelangkaan minyak Goreng , sementara mereka Untung besar menjual CPO keluar negeri padahal mereka inilah penikmat subsidi Pemerintah disektor bisnis ini.
Pak Jokowi melakukan keputusan terbaik menyikapi kelangkaan Minyak Goreng dan ini sebagai Pelajaran agar jangan coba – coba bermain dengan Negara hanya demi keuntungan Pribadi dan kalau ada yang berpendapat Indonesia Rugi dengan melarang eksport CPO bagi saya itu nonsens sebab berapa pendapatan Negara dari sektor pajak dapat kita hitung tetapi para Kartel usaha ini yg menikmati legitnya harga CPO dipasaran, Sementara mereka tidak memperhatikan kebutuhan Dalam negeri”. Tegas Troy yg juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemulihan Dan Pengelolaan Indonesia ini.
Troy juga mengharapkan Pemerintah dapat menunjuk BUMN untuk menampung hasil sawit dari Petani dan hasil tersebut dieksport tetapi dikendalikan Pemerintah lewat BUMN. “ Untuk memenuhi kebutuhan Eksport maka sebaiknya Pemerintah menunjuk BUMN yg melakukan pembelian sawit kepada petani untuk kemudian bisa diekport jadi masalah petani sawit bisa teratasi “, Ujar Troy sambil menambahkan sebaiknya Pemerintah juga mengaudit para Kartel Minyak Goreng ini dan menertibkan operasinya.
jika ditemukan pelanggaran segera dicabut Ijin operasinya sebab kalau dibiarkan mereka akan semena mena dimasa akan datang.
Pokoknya perusahaan – perusahaan ini harus diaudit dan kalu ditemukan pelanggaran Cabut saja ijin mereka sebab orang – orang ini tidak punya rasa Nasionalisme dengan hanya memikirkan keuntungan pribadi – pribadi sementara rakyat menderita akibat ulah mereka yg dengan sengaja hanya memproduksi 20% dari Kebutuhan lokal “ Tegas Sekjen JUARA ( Jokowi Suara Hari Rakyat).
( HR // AT )
Troy “Pemerintah harus mengaudit Perusahaan perusahaan Sawit dan kalau ditemukan pelanggaran langsung cabut Ijinnya”
