Bekasi, PERISAIHUKUM.ID – Pemerintah Taiwan akan mempertimbangkan keputusannya untuk melonggarkan larangan masuk pekerja migran ke negaranya yang telah berlaku satu tahun lebih, Jumat (8/10/2021).
Sebelumnya, aturan tersebut dibuat karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, dan pemerintah Taiwan pun memberlakukan larangan masuknya pekerja migran dari negara Indonesia pada Desember tahun lalu.
Pada akhirnya Taiwan pun mulai mengalami wabah, hingga Pemerintah Taiwan pun mulai memberlakukan larangan menyeluruh terhadap semua pekerja migran dari negara manapun untuk memasuki negaranya pada, 19 Mei 2020.
Namun saat ini langkah-langkah pengendalian epidemi Level 3 yang ketat membuat wabah COVID-19 di Taiwan menjadi terkendali, dan jumlah kasus turun ke satu digit selama lebih dari dua bulan belakangan. Dikabarkan, bulan Oktober, Taiwan telah melaporkan nol kasus lokal selama delapan hari berturut-turut.
Menurut keterangan statistik dari Kementerian Tenaga Kerja (MOL), populasi pekerja migran Taiwan melampaui 700.000 pada September 2018.
Setelah adanya larangan masuknya pekerja Indonesia selama hampir satu tahun dan semua pekerja migran lainnya selama empat setengah bulan lamanya, kini populasi pekerja migran telah turun menjadi 699.154 per Agustus 2021.
Dilansir dari CNA, dalam sesi Komite Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan Lingkungan Legislatif Yuan pada hari Kamis pada, 7 Oktober 2021, anggota parlemen Kuomintang Chang Yu-mei (張育美) bertanya kepada Menteri Tenaga Kerja Hsu Ming-chun (許銘春) terkait status pencabutan larangan masuknya pekerja migran.
Hsu mengatakan adanya kekurangan pekerja migran sebagai akibat dari larangan masuk yang tengah berlaku di negaranya itu. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Hsu juga mengatakan akan melanjutkan diskusinya dengan kementerian terkait dengan pelonggaran larangan tersebut.
Dia menekankan bahwa keputusan akan dibuat dengan mempertimbangkan protokol pencegahan epidemi, keselamatan pekerja, dan kebutuhan perusahaan.
“pembatasan perbatasan dapat dilonggarkan pada waktu yang tepat untuk memungkinkan pekerja migran masuk untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja.” kata Hsu Ming-chun
Sementara itu Wakil Direktur Jenderal Badan Pengembangan Tenaga Kerja Tsai Meng-liang (蔡孟良) mengatakan bahwa diskusi antar kementerian itu akan mengarah kepada strategi negara mereka yang tengah mengupayakan adanya pelonggaran masuknya pekerja migran serta mengoptimalkan keamanan pekerja selama pandemi.
“mampu melonggarkan dan membuka secara moderat” jelas Tsai Meng-liang.
Tsai menekankan bahwa langkah-langkah pendukung harus dibahas dalam diskusi itu, seperti bagaimana membuka dan bagaimana memperhitungkan langkah-langkah pencegahan epidemi, termasuk pemberian sertifikat tes PCR negatif.