Aksi di DPR RI, Kepala Suku Besar Moi Mnta Nama PBD Diubah Jadi Provinsi Mala Moi Raya

Jakarta, PerisaiHukum.id — Kepala Suku Besar Mala Moi bersama Elemen Masyarakat Suku Moi menggelar aksi di Gerbang Utama Kantor DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/8/2022).

Mereka mendesak DPR RI untuk merubah nama DOB Provinsi Papua Barat Daya menjadi menjadi DOB Provinsi Mala Moi Raya. Alasan dibalik penamaan tersebut, karena mereka menilai Calon DOB Papua Barat sebagian besar menempati wilayah adat Suku Besar Moi.

Ketegasan itu disampaikan oleh Kepala Suku Besar Moi Silkofok Yermias Su, bersama Dewan Pembina Intelektual Suku Moi, Yeri Osok, Tokoh Pemuda Suku Moi, Yohan Samolo, Perwakilan Perempuan Moi, Rosina Mey dan Para Pemuda Moi yang hadir menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI tersebut.

Kepala Suku Besar Moi, Silkofok Yermias Su mengatakan Suku Moi terdiri dari 7 Sub Suku Besar yakni Suku Moi Kelim, Moi Segin, Moi Moraid, Moi Klabra, Moi Maya, Moi Klasa, dan Moi Abun yang mendiami wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan sebagian kecil Kabupaten Sorong Selatan.

“Sebagai bentuk penghormatan atas wilayah Adat Suku Besar Moi, maka kami harap alangkah eloknya nama Provinsi Papua Barat Daya dirubah menjadi Provinsi Mala Moi Raya sebagai bentuk penghargaan kepada Suku Besar Moi,”Kata Silkofok Yermias Su.

Atas dasar alasan kultur dan wilayah Adat itulah Kepala Suku Besar Moi meminta Kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Komite II DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, untuk merubah nama DOB Papua Barat Daya menjadi DOB Provinsi Mala Moi Raya.

Alasan lain lagi yang mendasari aspirasi perubahan nama Papua Barat Daya menjadi DOB Provinsi Mala Moi Raya karena tokoh adat Suku Besar Moi merasa tidak dilibatkan dalam menetapkan status nama dan usulan Calon DOB kepada DPR RI.

Dia menambahkan sebutan (Papua) Barat Daya yang diusulkan sebagai nama DOB ialah sebutan untuk arah mata angin sehingga nama itu tidak digunakan untuk menutup dataran luas dan wilayah Adat Suku Besar Mala Moi.

“Kami harap wilayah dan Tanah Adat Mala Moi Raya tidak boleh ditutupi dengan nama Barat Daya walau hanya apalah arti sebuah nama,”ujar Kepala Suku Besar Moi ini.

Dia menilai perubahan nama dari Papua Barat Daya menjadi Mala Moi Raya tidak sesulit jika Pemerintah menjalankan proses sesuai aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU.

Pasalnya Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan nama di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, pemerintah merubah nama Kepulauan Riau, juga Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Tenggara dirubah menjadi Kabupaten Kepulauan Kei,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Silkofok menegaskan jika aspirasi tersebut diindahkan oleh DPR RI maka Suku Besar Moi akan dengan lapang dada mendukung Pemerintah dalam upaya proses pengadaan dan penyediaan lahan tanah adat untuk kelancaran pembangunan Kantor – kantor Pemerintahan DOB tersebut.

Pasalnya, DOB yang diusulkan berada pada sebagian besar Tanah Adat suku Moi yakni Wilayah Pemerintahan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat dan sebagian kecil wilayah Sorong Selatan,”tukasnya.

Aspirasi mereka disambut baik oleh DPR RI. Komisi II DPR RI mengagendakan rapat Dengar Pendapat pada Kamis 8 September 2022 di Gedung DPR RI untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Suku Besar Moi. (Tim)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *